Apakah Perkataan Lulung Bisa Di Pegang

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung'Lunggana melakukan salam komando saat memberi ucapan selamat kepada Anies Baswedan usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 di Istana Negara , Senin (16/10)

ADUQ - Ombudsman menemukan empat malaadministrasi terkait penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang, sehingga Gubernur DKI Jakarta ANies Baswedan harus mengubah kebijakannya dalam menata pedagang kali lima di area itu.

Pemprov DKI diberikan waktu 30 hari untuk mengevaluasi dan maksimal 60 hari untuk segera merealisasikan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) Ombudsman terhadap konsep penataan PKL Tanah Abang.

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana angkat bicara soal laporan Ombudsman Jakarta terkait penataan Tanah Abang. Menurut dia , Anies Baswedan tidak perlu menindaklanjuti laporan Ombudsman terkait dugaan malaadministrasi penataan Tanah Abang.DOMINOQQ

"Ngapain dia ribut soal Rakyat Keil ? enggak perlu menindaklanjuti", kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta , Rabu (28/3/2018).

Politikus PPP itu mengingatkan agar Ombudsman tidak berpolitik. Ia heran dengan alasan Ombudsman memperhatikan penutupan Jalan Jatibaru Raya, tapi abai dengan penutupan jalan yang lain.

"Dia tidak pernah mengawasi reklamasi yang tidak ada perda. Tidak pernah protes yang namanya depan Mabes ditutup, Kedutaan Amerika ditutup, Istana. Kalau dia berani, dia jago. Hak jalan kita ditutup, "kata Lulung.BANDARPOKER

Namun, dia mengakui penutupan Jalan Jatibaru Raya untuk PKL berjualan telah melanggar perda tentang ketertiban umum. Walaupun, dia mengingatkan ada alasan khusus terkait penutupan jalan itu, sehingga boleh saja ditutup.

"Sebenarnya perda tentang ketertiban umum tidak boleh berjualan di situ. Tapi kenapa mereka masih ada ? Karena mereka tidak ditata. Anies Baswedan datang hari ini buatlah konsep penataan. Penataan itu harus bersabar,"imbuh Lulung.POKER

Dia berjanji bersama Pemprov memindahkan PKL di jalan itu ke tempat lebih layak.

"Tunggu sebentar, saya akan sulap besok. PKL akan saya pindahkan bersama-sama Gubernur dan PD Pasar Jaya dan pengembang di sana. Ke mana? Doain insyaallah sebelum Asian Games,"ujar Lulung.

Terancam Dibebastugaskan

 SAKONG-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dibebastugaskan apabila tidak mengubah kebijakan penataan PKL di jalan Jatibaru, Tanah Abang.

PLT Ketua Ombudsman DKI Dominikus Dalu menjelaskan, jika dalam 30 hari Pemprov DKI tidak menanggapi, laporan itu bisa ditingkatkan menjadi rekomendasi. Itu dilakukan setelah melalui mekanisme pleno pemimpin Ombudsman RI.

Dominikus menyebutkan, sanksi administatif bisa diberikan kepada terlapor, dalam hal ini Gubernur DKI Anies Baswedan, jika tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Kewenangan Anies Baswedan sebagai kepala daerah pun terancam dicabut.

"Sanksi administartif itu bisa di-nonjob-kan, bisa dibebastugaskan,"kata Dominikus saat konferesi pers di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Hal itu tertuang dalam Pasal 351 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ayat 5 disebutkan kepala daerah yang tidak mengikuti rekomendasi Ombudsman, diberikan sanksi berupa pembinaan khusus oleh Kementrian, dan kewenangannya diberikan kepada wakilnya atau pejabat yang ditunjuk.BANDARQ

Ombudsman perwakilan DKI menyerahkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) terkait penataan PKL Tanah Abang.

Ombudsman RI menepis bahwa Laporan Akhir Akhir Pemeriksaan (LHAP) terhadap konsep penataan Tanah Abang yang diberikan kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan adalah manuver politik.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, pihaknya fokus terhadap pengawasan pelayanan publik, termasuk kebijakan soal penutupan jalan Jatibaru Tanah Abang yang berpolemik di masyarakat.CAPSASUSUN

"Saya kira jauh dari anggapan bahwa kami berpolitik. Kami melihat lebih pada sejauh mana publik disusahkan oleh kebijakan Pemerintah. Dan Kebijakan dalam Undang-undang dapat diawasi oleh Ombudsman,"kata Adrianus di kantor Ombudsman RI di kuningan, Jakarta, Selasa,27 Maret 2018.